223 Siswa di Bogor Keracunan Makanan, Komisi IX DPR Tagih Evaluasi Program MBG
Bogor, 27 April 2024 – Sebanyak 223 siswa di Kabupaten Bogor mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi makanan yang disediakan dalam program makan bersama (MBG) di sekolah mereka. Kejadian ini menimbulkan keprihatinan terhadap pengelolaan dan pengawasan program tersebut. Komisi IX DPR RI pun langsung menagih evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Kejadian keracunan ini terungkap saat pihak sekolah melaporkan adanya siswa yang mengalami gejala mual, muntah, diare, dan demam setelah mengikuti kegiatan makan bersama di sekolah. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, dari total sekitar 1.200 siswa yang mengikuti program tersebut, 223 di antaranya menunjukkan gejala keracunan makanan. Bahkan, beberapa siswa harus dirawat di rumah sakit karena kondisinya yang cukup serius.
Investigasi awal mengungkapkan bahwa penyebab utama keracunan ini kemungkinan besar berasal dari makanan yang tidak higienis dan prosedur penyimpanan yang kurang tepat. Beberapa sumber makanan juga diduga telah melewati batas waktu konsumsi yang disarankan. Pihak sekolah dan penyelenggara program MBG menyatakan akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh dan memastikan kebersihan serta keamanan makanan yang disajikan.
Kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program MBG di tingkat sekolah. Program ini merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan asupan gizi siswa melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah. Namun, kejadian keracunan ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan sistem pengelolaan yang berkualitas agar program ini dapat berjalan dengan aman dan efektif.
Menanggapi kejadian ini, Komisi IX DPR RI, yang membidangi urusan kesehatan dan tenaga kerja, langsung menggelar rapat evaluasi. Ketua Komisi IX, Melani Susanti, menyatakan bahwa kejadian keracunan ini menjadi perhatian serius. “Kami akan meminta pemerintah, terutama dinas pendidikan dan dinas kesehatan, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Keamanan dan kesehatan siswa harus menjadi prioritas utama,” tegas Melani dalam rapat tersebut.
Selain itu, Komisi IX juga meminta agar dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proses pengadaan, penyimpanan, hingga penyajian makanan dalam program ini. Mereka mendesak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang ketat dan sistem pengawasan yang lebih transparan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Para ahli gizi dan kesehatan masyarakat juga mengingatkan pentingnya pelatihan dan pengawasan ketat terhadap penyedia makanan di sekolah. “Pengelolaan makanan harus mengikuti standar kebersihan dan keamanan pangan yang ketat, termasuk pelatihan bagi petugas penyaji makanan,” ujar dr. Rina, seorang pakar kesehatan masyarakat.
Sementara itu, pihak sekolah dan penyelenggara program MBG menyatakan akan melakukan evaluasi internal dan memperbaiki prosedur pengelolaan makanan. Mereka juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan memastikan bahwa semua makanan yang disajikan memenuhi standar keamanan pangan.
Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat dalam setiap program yang berhubungan dengan kesehatan dan gizi anak-anak. Pemerintah, sekolah, dan semua pemangku kepentingan harus bekerja sama memastikan program MBG berjalan dengan aman dan memberikan manfaat maksimal tanpa menimbulkan risiko kesehatan.
Di masa mendatang, diharapkan kejadian keracunan ini menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan standar pengelolaan makanan di lingkungan sekolah. Dengan langkah-langkah preventif yang tepat, diharapkan program ini dapat terus berjalan sebagai upaya meningkatkan gizi dan kesehatan siswa, tanpa mengorbankan keselamatan mereka.